Perkuat Integrasi Data Pembangunan, Pemkot Tual melalui Diskominfo Hadiri Peluncuran Lawamena Satu Data Maluku

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas, Pemerintah Kota Tual turut menghadiri kegiatan Peluncuran Lawamena Satu Data Maluku yang diselenggarakan di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (25/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual diwakili oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kota Tual yang hadir didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tual.

Peluncuran Lawamena Satu Data Maluku menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan sistem pengelolaan data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Melalui inisiatif ini, sinergi dan kolaborasi antarinstansi diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan data sektoral yang berkualitas dan mudah diakses.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Program SKALA, serta Tim Stapleton Minister Counsellor Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan yang luas terhadap upaya transformasi tata kelola data di wilayah Maluku.

Selain itu, acara juga diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, serta para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. Momentum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Tual menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan ekosistem data yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.